Kritik terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Mengenai Kuota Legislatif
📌 Koalisi masyarakat sipil mengkritik PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait pembulatan desimal ke bawah dalam penghitungan proporsi perempuan di daerah pemilihan.
📉 Kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan keterwakilan perempuan calon anggota legislatif di bawah 30%.
🔙 Kebijakan ini dianggap sebagai kemunduran dalam upaya kesetaraan perempuan dalam politik, menyusul penghapusan syarat keterwakilan partai minimal 30% di tingkat provinsi/kabupaten pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Dampak Kebijakan KPU Terhadap Kualitas Calon
🤔 Kebijakan KPU saat ini menghapus kebijakan afirmasi dalam tahapan seleksi yang sebelumnya dapat mendorong terpilihnya perempuan.
⚖️ Pakar meyakini partai politik akan mengambil standar paling rendah atau pendekatan minimal jika PKPU diterapkan, karena perhitungan kini dibulatkan ke bawah.
📉 Hal ini diprediksi akan menyebabkan penurunan kuantitatif dan kualitatif jumlah calon legislatif perempuan pada pemilu mendatang.

Langkah Hukum yang Dipertimbangkan
⚖️ Koalisi masyarakat sipil sedang menimbang opsi untuk melawan ketentuan yang dibuat oleh KPU.
🏛️ Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas ketentuan tersebut.

Key Points & Insights
➡️ Pembulatan desimal ke bawah dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 secara langsung mengancam pencapaian kuota keterwakilan perempuan di bawah 30%.
➡️ Kebijakan KPU terbaru menunjukkan tren penghapusan kebijakan afirmasi yang sebelumnya mendukung keterpilihan perempuan dalam legislatif.
➡️ Masyarakat sipil berpotensi mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung sebagai langkah penolakan terhadap regulasi yang dianggap regresif ini.

📸 Video summarized with SummaryTube.com on Nov 21, 2025, 05:54 UTC